Larangan Study Tour di Jawa Barat: Solusi atau Hambatan bagi Pendidikan dan Pariwisata?

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengenai pelaksanaan study tour bagi satuan pendidikan di wilayah Jawa Barat telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pelaku industri pariwisata. Surat Edaran Nomor 64/PK.01/Kesra yang diterbitkan pada 8 Mei 2024 mengimbau agar sekolah-sekolah di Jawa Barat memaksimalkan potensi wisata lokal dan tidak melakukan study tour ke luar provinsi. Meskipun bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memastikan keselamatan peserta didik, kebijakan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran terkait dampak negatif yang mungkin timbul.

Kebijakan yang Dikeluarkan

Dalam surat edaran tersebut, Bey Machmudin menekankan pentingnya memanfaatkan destinasi wisata edukatif yang tersedia di Jawa Barat. Ia berpendapat bahwa provinsi ini memiliki beragam objek wisata yang dapat dijadikan tujuan study tour, seperti pantai, pusat kebudayaan, dan tempat-tempat edukatif lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan yang kerap terjadi saat perjalanan jarak jauh, seperti insiden kecelakaan bus yang melibatkan rombongan pelajar di Subang pada Mei 2024.

Sumber: Bey Machmudin Imbau Bupati dan Wali Kota di Jabar Perketat Izin “Study Tour” – tugubandung.id

Reaksi dari Pelaku Industri Pariwisata

Namun, kebijakan ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak, terutama pelaku industri pariwisata. Ketua Perkumpulan Penggiat Wisata (PPW) Nusantara, Arief Amarudin, mengungkapkan bahwa larangan study tour ke luar provinsi berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata, termasuk penurunan jumlah kunjungan wisata dan pembatalan sewa transportasi. Arief menyarankan agar pemerintah lebih bijak dengan membuat regulasi yang mengatur pelaksanaan study tour secara aman, daripada melarangnya secara keseluruhan.

Sumber : Dampak “Study Tour” Dilarang di Jateng, Sewa Transportasi Dibatalkan dan Kunjungan Wisata Turun

Selain itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bandung Barat juga menyatakan kekhawatirannya. Ketua PHRI KBB, Eko Suprianto, menekankan bahwa kunjungan siswa melalui kegiatan study tour merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi sektor perhotelan dan pariwisata di daerah tersebut. Larangan ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada okupansi hotel dan pendapatan pelaku usaha lokal.

Sumber: Pegiat Wisata dan Pengusaha Hotel di Bandung Barat Minta Dedi Mulyadi Batalkan Larangan Study Tour – Ayo Bandung

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua ASITA DPD Jawa Barat, Daniel Guna Nugraha, S.IP., menanggapi larangan kegiatan study tour sebagai bentuk kritik internal bagi pelaku usaha perjalanan wisata untuk meningkatkan tanggung jawab mereka. ASITA, sebagai wadah bagi perusahaan perjalanan wisata, merasa berkewajiban menyampaikan kekhawatiran anggotanya terkait implementasi kebijakan tersebut.

Sumber : Ketua ASITA DPD Jawa Barat Menyikapi Larangan Study Tour – Bandung Side

Dampak Negatif yang Mungkin Timbul

Kebijakan pelarangan study tour ke luar provinsi dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain:

1. Penurunan Pendapatan Sektor Pariwisata: Pembatalan kegiatan study tour ke luar daerah berpotensi mengurangi pendapatan pelaku usaha di sektor pariwisata, seperti penyedia jasa transportasi, hotel, restoran, dan objek wisata. Hal ini dapat berdampak pada perekonomian lokal yang bergantung pada kunjungan wisatawan.
2. Terbatasnya Wawasan Peserta Didik: Study tour ke luar provinsi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal budaya, sejarah, dan lingkungan yang berbeda. Dengan adanya larangan ini, pengalaman belajar siswa menjadi terbatas pada wilayah lokal, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk memperluas wawasan dan pengetahuan.
3. Dampak Psikologis: Kegiatan study tour sering kali menjadi momen yang dinantikan oleh siswa sebagai ajang rekreasi dan pembelajaran di luar kelas. Pembatasan ini dapat menimbulkan kekecewaan dan mempengaruhi semangat belajar mereka.
4. Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah: Sementara daerah-daerah di Jawa Barat mungkin mendapatkan manfaat ekonomi dari peningkatan kunjungan wisata lokal, daerah tujuan wisata di luar provinsi yang biasanya menerima kunjungan study tour dari Jawa Barat akan mengalami penurunan pendapatan, yang dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antar daerah.

Kritik terhadap Kebijakan

Meskipun niat pemerintah provinsi untuk menjaga keselamatan siswa dan mendukung ekonomi lokal patut diapresiasi, pendekatan pelarangan total terhadap study tour ke luar provinsi dianggap kurang tepat. Alih-alih melarang, pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan standar keselamatan dan regulasi yang ketat bagi penyelenggaraan study tour. Misalnya, memastikan bahwa agen travel dan penyedia transportasi memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, serta memberikan edukasi kepada sekolah mengenai perencanaan perjalanan yang aman.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan ini terhadap pelaku industri pariwisata, baik di dalam maupun di luar Jawa Barat. Dialog antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat diperlukan untuk mencari solusi yang seimbang antara keselamatan siswa dan keberlangsungan ekonomi sektor pariwisata.

Kesimpulan

Kebijakan pelarangan study tour ke luar provinsi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pelaku industri pariwisata. Sementara tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga keselamatan siswa dan mendukung ekonomi lokal, dampak negatif yang ditimbulkan, seperti penurunan pendapatan sektor pariwisata dan terbatasnya wawasan siswa, perlu menjadi pertimbangan serius. Pendekatan yang lebih bijak dan komprehensif, seperti pengetatan regulasi dan peningkatan standar keselamatan, diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efektif tanpa harus membatasi ruang belajar dan pengalaman siswa.