
Proteksi dan Dukungan Terhadap Biro Perjalanan Wisata (BPW): Harapan ASITA dalam Audiensi dengan Kemenko Perekonomian
Dalam audiensi antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASITA dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diwakili oleh Bapak Haryo, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah dan Bapak Herfan Brilianto Mursabdo, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata beserta Staf Humas dan Staf Ketenagakerjaan di Kemenko Perekonomian RI. Dari DPP ASITA yang hadir, Ketua Umum DPP ASITA, Drs. Ir. N. Rusmiati Msi. Wakil Sekretaris Jenderal 3, Hairani Tarigan dan Wakorbid HUMAS, Shastri Darsono

Sejumlah masukan dan harapan dari ASITA disampaikan untuk memperkuat peran Biro Perjalanan Wisata (BPW) dalam memajukan pariwisata Indonesia. Berikut adalah poin-poin diskusi yang menjadi fokus utama ASITA:
- Proteksi Terhadap BPW dari Platform Online
ASITA menyoroti maraknya platform online yang beroperasi layaknya BPW tanpa regulasi yang jelas. Untuk itu, ASITA berharap pemerintah memberikan proteksi kepada BPW agar tetap kompetitif dan terlindungi dari persaingan tidak sehat. - Insentif untuk BPW yang Berkontribusi pada Wisatawan Mancanegara
BPW yang berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara diharapkan mendapatkan insentif dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memotivasi BPW dalam mendukung target kunjungan wisatawan asing, dengan pendataan yang akurat dan transparan. - Dukungan untuk Promosi Pariwisata di Luar Negeri
Partisipasi BPW dalam promosi pariwisata luar negeri memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk subsidi biaya maupun bantuan langsung. Ini akan membantu memperluas jangkauan promosi dan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. - Pengakuan Invoice BPW sebagai Dokumen Resmi
ASITA meminta pemerintah untuk mengakui invoice BPW sebagai dokumen resmi dalam pengadaan perjalanan dan kegiatan lainnya di lingkungan kementerian dan lembaga negara, guna memperlancar administrasi dan kerja sama. - Penghapusan atau Penurunan PPN untuk BPW
Penghapusan atau penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi BPW dengan kementerian dan lembaga negara diusulkan untuk meringankan beban pajak dan mendukung perkembangan BPW. - Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata
ASITA merekomendasikan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata. Dengan kerja sama antara lembaga pendidikan dan kementerian terkait, daya saing Indonesia di pasar global diharapkan meningkat. - Digitalisasi Industri Pariwisata
Dalam era digital, ASITA menekankan pentingnya digitalisasi pariwisata. Pemerintah diharapkan memberikan akses teknologi, menyediakan sistem booking yang efisien, serta meningkatkan kualitas situs web dan aplikasi yang ramah pengguna. - Kolaborasi Dalam Promosi Pariwisata Indonesia
ASITA menyarankan pemerintah untuk menggandeng BPW dan asosiasi pariwisata dalam kampanye promosi melalui media sosial, iklan, dan pameran internasional, sehingga destinasi unggulan Indonesia dapat dikenal secara eksklusif dan tepat. - Kebijakan Harga Penerbangan yang Kompetitif
Harga tiket penerbangan domestik yang kompetitif menjadi perhatian ASITA. Dukungan pemerintah dalam bentuk insentif atau subsidi bagi maskapai diharapkan dapat menurunkan harga tiket dan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik. - Penanganan BPW/Tour Operator Tanpa Izin
ASITA menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap BPW dan tour operator tanpa izin. Sanksi tegas dan kewajiban pendaftaran di asosiasi seperti ASITA akan memastikan standar operasional yang berkualitas.
Melalui poin-poin diskusi ini, ASITA berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dan keberlanjutan yang lebih besar bagi BPW untuk berkontribusi maksimal dalam memajukan industri pariwisata Indonesia. Dukungan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang sehat dan berkelanjutan. Seiring dengan tema HUT ASITA ke-54, Dari Pariwisata Untuk Indonesia Mendunia.